Oleh Sujilah (Pegiat Literasi)
UMKM sangat butuh dukungan riil dalam menghadapi gempuran produk asing. Bagaimana tidak, saat ini masyarakat hingga pelosok daerah, tak terkecuali Kabupaten Bandung tengah dibanjiri dengan beragam barang impor yang bersaing ketat. Bahkan saking ketatnya persaingan membuat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ngos-ngosan dan tak sedikit yang gulung tikar karenanya. Maka setiap daerah didorong oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk meresponnya.
Setelah berjalannya waktu, maka pada Rabu, 9 Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Koperasi dan UKM, meraih penghargaan juara ke-3 dalam PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia pada PLUT Award 2024. Penghargaan ini disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta, dan diterima oleh Dindin Syahidin, Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemitraan dan usaha dalam pemberdayaan KUMKM serta peningkatan daya saing ekonomi daerah. Meskipun baru beroperasi selama dua tahun, PLUT KUMKM Kabupaten Bandung telah berhasil menjalankan berbagai program dan layanan, termasuk konsultasi usaha, pendaftaran izin, pelatihan, sertifikasi produk, pengembangan produk unggulan, promosi, inkubasi bisnis, serta pendataan koperasi dan wirausaha.
UMKM dan Realitas di Lapangan
Namun realitas di lapangan berbagai penghargaan termasuk PLUT Award ini sering kali digelar sekadar acara seremonial ketimbang solusi nyata untuk masalah yang dihadapi UMKM. Meskipun penghargaan ini mengakui daerah yang berkomitmen mendukung pengembangan UMKM, tantangan utama seperti akses modal, pemasaran, dan pelatihan kenyataannya belum teratasi dengan baik. Tanpa langkah konkret dan dukungan berkelanjutan, penghargaan ini akan sekadar menjadi simbol tanpa memberikan dampak riil dan signifikan pada kesejahteraan pelaku UMKM.
Sebagai contoh adanya fenomena banyaknya barang dari Cina di marketplace sangat mencolok. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keberadaan produk UMKM lokal. Sementara barang murah dari luar negeri seringkali lebih menarik karena harganya bersaing dan produk lebih variatif. Hal ini tentu akan berdampak terhadap ekonomi lokal.
Maka wajar sekali jika produk asing membuat pelaku UMKM ketar-ketir. Sebab mereka adalah pelaku bisnis bermodal besar sehingga pelaku usaha lokal bisa terancam gulung tikar dan UMKM akan rugi.
Di sisi lain persaingan di pasar digital membuat UMKM terancam akibat dominasi produk impor, hal ini menunjukkan bahwa peran negara baru sebatas regulator dan fasilitator. Masyarakat didorong untuk bersaing secara bebas. Rakyat diharapkan mandiri dengan menjadi pelaku UMKM, yang dianggap mampu membuka lapangan kerja dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional.
UMKM Tertekan di Sistem Kapitalisme
Hal di atas sesungguhnya adalah bukti kegagagalan negara penganut sistem ekonomi kapitalis mendukung usaha masyarakat dalam negeri khususnya UMKM. Sistem ekonomi kapitalisme sering kali memberikan keuntungan bagi pelaku besar dan perusahaan multinasional, yang dapat mengakibatkan UMKM tertekan, terutama di tengah gempuran produk impor. Meskipun kapitalisme mendorong inovasi dan persaingan, realitasnya adalah UMKM sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan harga dan kualitas produk impor. Hal ini berpotensi menurunkan daya saing lokal dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.
Seharusnya untuk membatasi produk asing, pemerintah dapat melakukan langkah konkret dengan membuat kebijakan dengan menetapkan besaran batasan harga produk, melakukan pengawasan tegas, serta melakukan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan SDM (sumber daya manusia) pelaku UMKM supaya kualitas produk yang dijual bisa bersaing dengan produk asing.
Sistem Islam Melindungi dan Memberdayakan UMKM
Berbeda dengan sistem Islam yang memiliki potensi signifikan dalam melindungi dan memberdayakan UMKM di tengah gempuran produk asing. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah menjadi alat yang efektif untuk menyediakan akses modal tanpa bunga yang seringkali memberatkan pengusaha kecil.
Selain itu, mekanisme zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung UMKM dengan memberikan suntikan dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Konsep halal juga memberikan keunggulan kompetitif karena banyak konsumen saat ini lebih memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mendorong inovasi dan kualitas, UMKM dapat menghadapi persaingan global dengan lebih baik.
Islam juga menjamin pengelolaan harta dengan prinsip syar’i, melarang menimbun uang, dan aktivitas ribawi. Kewajiban zakat, pemberian modal, serta hibah dari negara untuk individu yang membutuhkan memastikan harta beredar di masyarakat. Larangan menimbun uang mendorong individu untuk membelanjakan atau menginvestasikan hartanya, sehingga menciptakan aktivitas ekonomi yang riil. Dengan begini UMKM pun akan berjalan sehat.
Dalam konteks menjadikan terwujudnya distribusi harta yang berkeadilan, Islam mengenal mekanisme zakat. Zakat dibayarkan oleh orang kaya dan disalurkan kepada delapan golongan yang berhak untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Mekanisme ini akan menjadikan masyarakat kecil pun bisa mengakses kebutuhannya di pasar. Pada gilirannya pasar yang berisi para pedagang dan UMKM akan terbeli produknya. Perputaran ekonomi riil pun terjadi secara sehat.
Selain itu, negara juga menyediakan modal dan sarana bagi yang belum bekerja dan mengurangi pengangguran. Hibah dari individu berlebih juga berkontribusi pada pembangunan fasilitas umum, menjamin kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Ini semua adalah pendukung segala bentuk usaha di tengah masyarakat tak terkecuali UMKM bisa terus berjalan.
Lebih dari itu, dengan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada UMKM, sistem ekonomi Islam dapat menjadi benteng yang kokoh. Semua dilakukan dalam rangka melindungi usaha kecil dari arus produk asing sambil tetap menjaga identitas dan budaya lokal. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga untuk perekonomian negara secara keseluruhan.
Penutup
Kehidupan masyarakat akan lebih baik dan meningkat, jika perputaran uang serta roda perekonomian yang dijalankan tidak berhenti di orang kaya saja. Pelaku UMKM pun benar-benar mendapat dukungan riil dari negara. Maka hanya dengan menerapkan sistem ekonomi beserta sistem kehidupan lainnya berdasarkan Islam secara kaffah dan komprehensif, semuanya akan terwujud.
Seperti dalam firman Allah SWT. bahwa harta tidak berputar pada orang tertentu saja, “Apa saja harta fa’i (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya.” (TQS. Al-Hasyr ayat 7)
Wallahualam bissawab.
